Berita Terkini

Tersampaikannya pesan kepemiluan kepada khalayak (peserta pemilu dan masyarakat) ditentukan oleh siapa penyampai pesan, media, metode hingga strategi yang digunakan.  Oleh karena itu jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memerhatikan faktor-faktor tersebut agar informasi yang diberikan mudah dipahami hingga mampu diaplikasikan dengan baik oleh khalayak. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebelum menutup Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat yang diikuti Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, Anggota KPU/KIP Kab/Kota serta jajaran sekretariat pengampu Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih se-Indonesia yang berlangsung di Manado, Sulawesi Utara, Jumat (16/9/2022) malam. Hadir pada penutupan rakor, Anggota KPU August Mellaz, Parsadaan Harahap, Betty Epsilon Idroos, Yulianto Sudrajat, Mochammad Afifuddin, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno serta Kepala Biro Perundang-undangan Nur Syarifah, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Suryadi juga mendampingi Ketua, Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara.  Meski demikian Hasyim meminta peserta rakor yang berasal dari berbagai wilayah di Tanah Air untuk tetap mencermati hasil rakor secara tepat, mengingat tidak semua materi yang disampaikan selama rakor dapat sesuai diterapkan di daerah masing-masing. "Bergantung  karakter masing-masing daerah," tambah Hasyim.  Selain itu, perlu juga ditanamkan pemahaman pada diri penyelenggara pemilu, KPU, bahwa masyarakat pemilih saat ini sesungguhnya sudah cerdas dan terkadang punya caranya sendiri untuk ikut berpartisipasi menyukseskan pemilu. "Untuk itu, metode jangan menggurui, menganggap remeh  masyarakat di berbagai daerah karena masyarakat cerdas dengan cara mereka. Selami isi hati pikiran agar pesan-pesan kebaikan efektif dapat diterima," lanjut Hasyim. Dikesempatan ini, August Mellaz menyampaikan kesimpulan dari kegiatan rakor yang mengundang sejumlah pembicara berkompeten. Mulai dari panel I dengan narasumber dirinya sendiri, bersama Anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Kasubdit Fasilitasi Pendidikan Etika dan Budaya Politik Dirjen Polpum Kemendagri, Rahmat Santoso, dilanjutkan panel II dengan pembicara News Anchor Inews Anisha Dasuki dan Pimpinan Redaksi IDN Times Uni Lubis dan diakhiri panel III dengan pembicara Drone Emprit Yan Kurniawan serta Executive Producere Kompastv Abie Besman.  Dari serangkaian materi yang dibawakan pembicara di panel tersebut dia berharap peserta bisa mengaplikasikan dan menyampaikan kembali ke jajaran KPU didaerah masing-masing. Senada dia juga menekankan pentingnya pengemasan informasi kepemiluan yang tepat, agar pesan bisa tersampaikan kepada peserta pemilu dan masyarakat.  Sementara itu, Bernad Dermawan Sutrisno merespon sejumlah pertanyaan dan usulan dari peserta rakor yang muncul selama sesi panel berlangsung. Seperti usulan pemenuhan SDM, anggaran serta sarana dan prasarana (sarpras).  Terkait kekurangan SDM Bernad mengungkap akan ada formasi PPPK sebanyak 1.352 yang akan dibuka per Oktober 2022. Adapun terkait anggaran dia mengungkap akan ada penambahan anggaran di akhir tahun, dan saat ini KPU mulai merevisi anggaran tambahan tersebut.  Sementara terkait sarpras, Bernad kembali menyampaikan bahwa perbaikan baru bisa dilakukan dalam bentuk perbaikan yang kecil atau belum bisa kita membangun kantor baru. "Namun untuk beberapa usulan khusus terkait dengan daerah-daerah bencana maupun yang tidak memiliki kantor, kita  mengupayakan untuk melakukan pembangunan tahun ini," ucap Bernad. Di luar itu Bernad menyampaikan rencana medical check up bagi seluruh ketua, anggota, sekretaris hingga pegawai (PNS, PPNPN) KPU, KPU provinsi KIP Aceh dan KPU/KIP kab/kota yang dilakukan untuk memastikan kesehatan penyelenggara pemilu, KPU, guna mendukung tugas tahapan pemilu dan pemilihan.  Hadir peserta rakor sebanyak 1.033 orang terdiri dari Ketua, Anggota, Kepala Bagian, Kepala Subbagian yang menangani Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota se-Indonesia termasuk KPU Kabupaten Maluku Tengah yang terwakili oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Harold Pattiasina serta Kasubag Tekmas Muslimah Tatuhey.

Setelah sukses meraih tingkat partisipasi pemilih tinggi di Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali dihadapkan pada tantangan selanjutnya, mempertahankan bahkan meningkatkan partisipasi pemilih di Pemilu 2024. Pemilu 2024 sendiri memiliki tantangan dan kerumitan yang berbeda dibanding pemilu sebelumnya. Salah satunya melaksanakan pemilu dan pemilihan di tahun yang sama, dengan kompleksitas yang beragam dan irisan tahapan yang akan dilakukan bersamaan.  Oleh karena itu dibutuhkan strategi yang tepat agar informasi kepemiluan disampaikan secara luas, baik kepada peserta pemilu dan masyarakat. Peserta pemilu dan publik pun selanjutnya memahami dan tergerak untuk terlibat baik selama tahapan maupun di hari dan pascapemungutan suara.  Poin terakhir disampaikan Ketua KPU Hasyim Asy'ari saat membuka dan memberi kata sambutan, Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Tahun 2022, di Manado, Sulawesi Utara, Kamis (15/9/2022). yang man kegiatan ini juga diikuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tengah, yakni Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikian Pemilih dan Parmas Harold Pattiasina dan Kesubag TEKMAN Muslimah Tatuhey. Hadir mengikuti jalannya pembukaan, Anggota KPU August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, Idham Holik dan Yulianto Sudrajat, bersama Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno dan turut mendampingi Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Cahyo Ariawan, Kepala Biro Perundang-undangan Nur Syarifah, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Suryadi juga Kepala Biro Umum M Syahrizal Iskandar.  Hasyim menyampaikan ada tiga aspek pendidikan yang perlu dipahami jajaran divisi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat terkait penyampaian informasi, pertama aspek kognitif (membuat tahu, membuat paham) aspek afektif, (membangun sikap apa yang kita harapkan dari pemilih) dan aspek psikomotorik (pesan bisa menggerakkan hati, menggerakkan pikiran pemilih untuk berpartisipasi di dalam pemilu). "Oleh karena itu kita berharap dalam satu dua hari ke depan, kita rumuskan apa yang penting dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih, supaya kemudian menggerakkan orang untuk berpartisipasi di dalam pemilih," ujar Hasyim. Pria asal Jawa Tengah menambahkan, perlu diperhatikan pula sejumlah aspek komunikasi yang harus dimaksimalkan dalam penyampaiannya informasi pemilu, pertama merumuskan pesan, kedua menentukan penyampai pesan, ketiga menentukan metode penyampai pesan dan keempat media yang digunakan. "Memang media yang menarik adalah audio visual ada gambar ada suara dan live streaming atau real time situasi ini muncul juga pada waktu kurang lebih bersamaan," kata Hasyim. "Terkait penyampai pesan, kadang-kadang pesannya penting, tapi karena yang menyampaikan pesan kurang menarik orang jadi tidak tertarik untuk mendengarkan pesan itu. Sehingga banyak pihak menggunakan influencer dan segala macam," tambah Hasyim. Sementara itu pada sesi pengarahan, August Mellaz menyampaikan KPU tengah membuat cetak biru (blue print) terkait strategi sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Juga disampaikan upaya penata kelola media informasi KPU agar memiliki keterikatan dengan masyarakat yang lebih baik. "Tahun 2022 terkait tata kelola media informasi KPU menjadi media enggangement, 2023 kita akan fokus sosialisasi, 2024 dan hari H kita akan lakukan evaluasi," tutur Mellaz. Sementara itu Cahyo Ariawan saat menyampaikan laporan kegiatan mengatakan total peserta rakor sejumlah 1.096 orang, yang berasal dari anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP pengampu Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilih. Adapun tujuan rakor untuk menyukseskan Pemilu 2024 sebagai sarana integrasi bangsa. "Kami juga berharap rakor mendapat masukan dari KPU, dan pemangku kepentingan terkait inovasi dan program yang akan dilakukan kepada masyarakat," tutup Cahyo.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Maluku Tengah menggelar rapat koordinator (rakor) eveluasi verifikasi administrasi keanggotaan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024. Rakor yang diikuti para LO  parpol, dan berlangsung di Aula KPU Kabupaten Maluku Tengah , Kamis (15/9/2022). Rakor tersebut menindaklanjuti penyampaian hasil verifikasi administrasi (vermin) keanggotaan parpol calon peserta Pemilu 2024 secara nasional oleh KPU RI kepada dewan pimpinan pusat parpol. Sebagai pembuka Ketua KPU Kabupaten Maluku Tengah Abdussamad Ningkeula mengatakan, lebih fokus untuk memberikan informasi strategi yang harus dilakukan selama masa verifikasi administrasi perbaikan keanggotaan parpol. Selanjutanya Ketua Divis Teknis Penyelenggaran Jaliman Latuconsina menegaskan soal bagaiman semua dapat belajar dari pengalaman yang sudah kita lakukan kemarin. Latuconsina juga menegaskan agar semua potensi-potensi permasalahan yang ada pada tahapan sebelumnya bisa dikurangi atau bahkan bisa selesai secara baik dalam tahapan selanjutnya.  

Masohi - Senin (12/09) Pelaksanaan apel pagi hari ini dilaksanakan oleh seluruh pegawai Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah seperti biasanya. Hal ini merupakan kewajiban bagi setiap pegawai, selain untuk mendengar arahan Pembina apel pagi juga bermanfaat untuk melatih kedisiplinan dan tanggung jawab bagi setiap Pegawai. Pembina Apel pagi ini adalah Sekretaris KPU Kabupaten Maluku Tengah, Badwi Tubaka. Mengawali arahannya  beliau menyampaikan terima kasih kepada seluruh staf atas kerjasamanya sehingga Proses Verifikasi Administrasi Partai Politik selesai.  Selanjutnya Sekretaris  juga menyampaikan bahawa saat ini akan dilaksanakan persiapan untuk  Coklik Terbatas terhadap Data Tidak Padan sehingga kepada seluruh staf baik PNS maupun PPNPN agar selalu disiplin dan tingkatkan etos kerja.  Lebih lanjut Sekretaris menyampaikan agar seluruh pegawai baik PNS maupun PPNPN tetap menjaga kesehatan. Mengakakhiri arahannya pada apel pagi ini, Sekretaris menyampaikan agar Semua berdoa sebelum semuanya kembali beraktifitas.  

kpu.go.id – Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih dan Parmas) menjadi kewajiban semua pihak. Tidak sebatas Komisi Pemilihan Umum (KPU), terlebih proses Pemilu dan Pemilihan 2024 yang jauh lebih kompleks dari sebelumnya. KPU sendiri telah memiliki wacana, Grand Design Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 ini, dan butuh penyempurnaan dari semua pihak. Atas dasar itu, KPU menggelar Focus Group Discussion (FGD) Grand Design Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang digelar oleh Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU, di Jakarta, Rabu (7/9/2022). Hadir pada FGD ini Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan Anggota KPU August Mellaz serta 10 narasumber di antaranya, Direktur Politik Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Syarmadani, Direktur Eksekutif Algoritma Aditya Perdana, Pakar, Akademisi & Praktisi Media Rulli Nasrullah, Ketua Visi Nusantara Maju (Vinus) ITB Yusfitriadi, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TEPI) Jeiry Sumampow, Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, Ketua Umum Research and Strategic Advisory (Exposit Strategic) Arif Susanto, Direktur Eksekutif Kata Rakyat Alwan Olla dengan moderator Direktur Indonesia Parliamentary Center (IPC) Ahmad Hanafi. Mengawali FGD, Hasyim meminta dukungan dan masukan dari para narasumber terkait media penyampaian pesan, termasuk substansi pesannya, dan kelompok sasarannya. Tak hanya itu, KPU menurut dia perlu masukan terkait siapa yang akan menjadi pembawa pesan (messenger). Hal ini penting didiskusikan dan ditentukan agar komunikasi yang dilakukan efektif. "Kita mencoba mengidentifikasi itu, karena generasi sekarang cara komunikasinya sangat berbeda, ini kalau tidak pas kemudian pesan yang kita harapkan tersampaikan, tertolak, itu bisa menimbulkan tidak efektif pola komunikasinya," ujar Hasyim.  Selain itu, Hasyim menilai peran media pers juga penting untuk dilibatkan dalam membantu KPU mengkomunikasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu kepada generasi milenial atau pemilih muda.  Senada Mellaz berharap FGD dapat membahas dan mendalami substansi serta menghimpun saran dan masukan dari berbagai pihak/masyarakat.  Masukan dan usulan dari para narasumber akan menjadi bahan penyempurnaan grand design untuk dapat diimplementasikan ke jajaran satker KPU di daerah. "Cetak biru yang kami coba susun dalam konteks divisi, saya ingin ini diputar dulu dalam beberapa forum dan nanti mendapatkan banyak masukan sebelum jadi bahan sosialisasi, jangan sampai visi misi divisi itu mendominasi, tetapi paling tidak kami potret bagaimana masukan teman-teman" kata Mellaz.  Mellaz menekankan tema besar terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih yakni visi Pemilu sebagai satu sarana integrasi bangsa. Apalagi Pemilu 2024 memiliki tantangan dalam sosialisasi,  pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat. Tantangannya yakni kondisi masyarakat, potensi hoaks dan ujaran kebencian. Sementara itu Syarmadani menyampaikan masukan agar KPU memerhatikan generasi muda, perempuan, penyandang disabilitas dan masyarakat 3T.  Rulli Nasrullah menyampaikan KPU perlu melakukan riset terkait pemilih yang baru memasuki umur 17 tahun mendekati pemungutan suara. Aditya Perdana dan Arwan Olla meminta KPU juga fokus pada generasi z dan menentukan cara berkomunikasi yang tepat seperti menggunakan media seperti TikTok. Selanjutnya Yusfitriadi menyarankan KPU mengembangkan akses perpustakaan pemilu berbasis digital, Lucius Karus menyarankan agar data dan rekam jejak calon memadai untuk masyarakat pemilih mengetahuinya. Ari Nurcahyo menyarankan KPU mendesain metode penyampaian pesan yang lebih informatif dan melibatkan generasi muda dalam membuat konten. Jeiry Sumampow sepakat jika tagline KPU adalah pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Ray Rangkuti mengingatkan perlunya pembangunan pendidikan politik bahwa pemilu sebagai hajat bersama bukan milik partai politik dan terakhir Arif Susanto menekankan perlunya fokus pada kabar bohong dan distorsi informasi. (humas kpu tenri/foto tenri/ed diR)

kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar Rapat Pengembangan Aplikasi Sistem Daerah Pemilihan (Sidapil) di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung KPU, Senin (5/9/2022). Sebagaimana tema yang diambil, pada rapat ini dijelaskan sejauh mana hasil pengembangan aplikasi Sidapil yang telah dilakukan.  Berikutnya, Anggota KPU Idham Holik, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos didampingi Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima memberikan masukannya terhadap hasil pengembangan aplikasi Sidapil tersebut. Idham Holik mengapresiasi kemajuan pengembangan Sidapil yang disebutnya sudah jauh lebih siap. Dengan kondisi tersebut dia optimis manajemen penataan dapil akan jauh lebih baik. Dia juga menyampaikan penataan dapil dilaksanakan  14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023. Untuk itu, bimbingan teknis penggunaan aplikasi Sidapil sudah dapat dimulai awal Oktober 2022 kepada KPU provinsi dan KPU kab/kota. Di luar itu, Idham mengingatkan agar Sidapil merujuk kepada Peraturan KPU (PKPU) Penataan Daerah Pemilihan (Dapil). Yang dalam waktu dekat KPU menurut dia juga akan mengirim surat ke DPR RI dalam rangka rapat konsultasi berkaitan draf PKPU Penataan Dapil. “Harapan saya awal Oktober sudah diundangkan sehingga saat bimtek kepada KPU provinsi, tidak hanya aplikasi sudah siap, tetapi juga PKPU-nya juga sudah siap," tambah Idham.  Senada, August Mellaz mengapresiasi hasil pengembangan Sidapil. Namun dia tetap menyarankan agar dibuat semacam konsep book tentang penggunaan aplikasi Sidapil. "Ini agar kita bisa tahu tujuan, manfaat, dan data apa saja yang ada di dalam, dan bisnis prosesnya," kata Mellaz. Begitu juga Betty Epsilon Idroos yang menekankan agar  segera ditetapkan penggunaan peta dalam aplikasi Sidapil ini, bisa dalam bentuk peta GIS Badan Informasi Geospasial (BIG) atau Adwil dari Kementerian Dalam Negeri. Dia juga meminta agar admin pengguna Sidapil nanti benar-benar admin yang menggunakan aplikasi tersebut. Hal ini untuk menghindari ketidaktepatan penunjukkan admin yang justru mengganggu sistem. "Nanti juga perlu diuji coba kalau semua (514 kab/kota) menggunakannya pada jadwal hectic bersamaan kira-kira terganggu atau tidak, kita hitung dampak penggunaannya," lanjut Betty. Fungsional Umum pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Setjen KPU Janrio Michael Barus memaparkan dan menyimulasikan desain pengembangan aplikasi Sidapil. Dia mengungkap akan ada 3 tipe pengguna yakni KPU kabupaten/kota, KPU provinsi dan KPU RI. Dalam aplikasi Sidapil ini, kata dia, akan ada menu dashboard yang terdiri dari tahapan penataan dapil, peta dan rincian dari draf dapil yang telah ditata dan informasi penataan dapil yang ditetapkan oleh KPU RI.  Turut hadir, Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Melgia Carolina Van Harling, Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Andre Putra Hermawan, serta jajaran Sekretariat Jenderal KPU. (humas kpu tenri/foto: tenri/ed diR)